POHUWATO, FAKTAKATA.ID – Konflik antara penambang tradisional dan perusahaan tambang di Kabupaten Pohuwato terus memanas.
Di tengah situasi itu, anggota DPRD Pohuwato dari Partai Gerindra, Abdul Hamid Sukoli mulai menjadi perhatian publik karena dinilai belum menunjukkan sikap tegas terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat penambang.
Warga menilai, sebagai putra daerah yang berasal dari wilayah dengan aktivitas tambang rakyat cukup besar, Abdul Hamid seharusnya memahami kondisi masyarakat kecil yang menggantungkan hidup dari aktivitas pertambangan tradisional.
Sejumlah penambang di Kecamatan Buntulia mengaku ruang gerak mereka semakin terbatas sejak aktivitas korporasi tambang berkembang di wilayah tersebut. Bahkan, sebagian warga mengaku mengalami tekanan saat menjalankan aktivitas tambang sehari-hari.
Kondisi itu membuat masyarakat mulai mempertanyakan keberpihakan para wakil rakyat, termasuk Abdul Hamid Sukoli yang hingga kini belum menyampaikan sikap terbuka terkait konflik yang terjadi.
“Rakyat hanya ingin wakil mereka bersuara ketika masyarakat kecil mulai ditekan. Jangan sampai diam justru dianggap sebagai bentuk pembiaran,” kata seorang warga Buntulia kepada wartawan.
Menurut warga, anggota DPRD memiliki tanggung jawab moral untuk hadir di tengah persoalan masyarakat, terutama ketika konflik menyangkut mata pencaharian warga kecil. Mereka menilai sikap diam justru memunculkan berbagai asumsi di tengah publik.
Beberapa kalangan menduga posisi Abdul Hamid sebagai kader partai penguasa membuatnya berada dalam situasi sulit antara kepentingan masyarakat dan investasi tambang yang terus berkembang di Pohuwato.
Kritik terhadap sikap politik Abdul Hamid pun mulai bermunculan di media sosial dan ruang diskusi masyarakat. Warga meminta adanya langkah nyata, baik dalam bentuk pernyataan terbuka maupun upaya mediasi agar konflik tidak semakin meluas.
Pengamat sosial di Pohuwato menilai persoalan tambang rakyat bukan sekadar konflik ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan keberpihakan terhadap masyarakat kecil yang selama bertahun-tahun hidup dari sektor tersebut.
Ia menilai, sikap diam seorang politisi di tengah konflik sosial dapat memunculkan persepsi negatif di masyarakat. Apalagi saat ini publik dinilai semakin kritis terhadap para wakil rakyat yang dianggap tidak hadir ketika masyarakat menghadapi tekanan.
“Masyarakat sekarang menunggu keberanian nyata dari wakil rakyat, bukan hanya manuver politik di belakang meja,” ujarnya.
Hingga saat ini, masyarakat penambang di Buntulia masih menunggu langkah dan sikap politik Abdul Hamid Sukoli. Warga berharap ada keberanian untuk menyuarakan kepentingan masyarakat kecil di tengah konflik tambang yang terus menjadi perhatian publik di Pohuwato. (*)
